Guna mendukung program pemerintah untuk mengembangkan sektor pariwisata ini, Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) ikut serta dalam Program Penyaluran KUR Sektor Pariwisata dan Implementasi Keuangan Inklusif yang digagas dan disiapkan di bawah komando Kementerian Koordinator Perekonomian Republik Indonesia.
Salah satunya ialah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI). Vice President Divisi Bisnis Usaha Kecil 2 BNI Sunarna Eka Nugraha yang hadir dalam peluncuran program itu mengungkapkan bahwa BNI hadir sebagai penyedia layanan perbankan hingga proses pendanaan bagi pegiat UMKM.
Dia mengatakan portofolio penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) BNI di sektor pariwisata pada kuartal II-2019 sudah mencapai Rp 3,11 triliun dengan total debitur sebanyak 18.705 debitur sektor pariwisata.
Adapun khusus di Kabupaten Banyuwangi, portofolio penyaluran KUR pariwisata BNI mencapai Rp 130 miliar dengan total debitur sebanyak 4.305 debitur.
Program Penyaluran KUR Sektor Pariwisata dan Implementasi Keuangan Inklusif itu adalah bagian dari proses pengembangan sektor pariwisata nasional yang ditetapkan sebagai leading sector pertumbuhan ekonomi nasional oleh Presiden RI Joko Widodo.
Acara simbolis sebagai tanda diluncurkannya Program Penyaluran KUR Pariwisata tersebut dilaksanakan di Pendopo Shaba Swagata, Blambangan, Banyuwangi, Jawa Timur, Jumat (19 Juli 2019).
Acara ini dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang diwakilkan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono, Bupati Kabupaten Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, Sunarna Eka Nugraha, para perwakilan bank-bank Himbara, perusahaan penjamin dan BUMN lain, serta ratusan pelaku di bidang pariwisata dari Banyuwangi dan sekitarnya.
Aktivitas tersebut digelar dengan semangat untuk memotivasi para pelaku di bidang wisata agar tidak khawatir untuk terus mengelola dan mengembangkan usahanya.
Sunarna Eka Nugraha mengatakan para pelaku usaha di bidang wisata tidak perlu takut akan kekurangan sumber pembiayaan untuk memperkuat pengelolaan usaha di kawasan wisata karena BNI dan perbankan nasional lainnya telah siap menyalurkan KUR dengan mekanisme yang lebih memudahkan bagi para UMKM.
Kemudahan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.
Dalam prakteknya, kebijakan tersebut lebih memprioritaskan pada sektor produksi yaitu sektor yang menambah jumlah barang dan/atau jasa di sektor pertanian, sektor industri pengolahan, sektor konstruksi, sektor pertambangan garam, sektor pariwisata, sehingga akses pendanaan jauh lebih mudah dan tepat sasaran.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono, dalam sambutannya, mengungkapkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama Himbara melakukan gerakan ini sebagai salah satu bentuk sinergi dalam mengembangkan sektor pariwisata.
Pelaku UMKM di sektor wisata menjadi layak menerima KUR sepanjang tergolong sebagai usaha kecil. Selain itu, bersama Bank-bank Himbara, pemerintah juga mendorong adanya pendampingan budidaya serta peningkatan hasil produksi dengan dukungan KUR serta percepatan program berupa Corporate Social Responsibility (CSR).
Sementara itu, Abdullah Azwar Anas menyampaikan terima kasihnya kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Himbara atas pelaksanaan Kegiatan Penyaluran KUR Pariwisata.
"Pemerintah terus mendorong Banyuwangi untuk selalu memunculkan inovasi-inovasi yang mendukung sektor pariwisata oleh karena itu di tahun 2019 Banyuwangi mengusung Majestic Banyuwangi Festival 2019 yang berisi rangkaian 99 event budaya Banyuwangi yang akan diselenggarakan sepanjang tahun 2019," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, BNI juga memberikan bantuan CSR berupa Bantuan Alat Batik kepada Kelompok Pengrajin Batik di Kabupaten Banyuwangi.
Selain itu, juga dilaksanakan demo pembukaan rekening digital serta transaksi pembayaran non tunai guna mendukung implementasi keuangan inklusif.
Demo transaksi pembayaran non tunai oleh BNI merupakan hasil kerjasama antara BNI Cabang Banyuwangi dan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yaitu layanan pembayaran pajak daerah berupa pajak restaurant yang ada di Kabupaten Banyuwangi.
Dengan adanya demo tersebut diharapkan masyarakat mendapat wawasan lebih dan dapat mengimplemetasikan keuangan inklusif di kehidupan sehari-hari.
(tas)from CNBC Indonesia https://ift.tt/2JOLN5Y
via IFTTT
No comments:
Post a Comment