"Kerugian pada 7 BUMN yaitu PT Dok Kodja Bahari, PT Sang Hyang Seri, PT PAL, PT Dirgantara Indonesia, PT Pertani, Perum Bulog, dan PT Krakatau Steel," ujar Sri Mulyani saat melakukan rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Senin (2/12/2019).
Sri Mulyani pun merinci, penyebab kerugian pada PT Krakatau Steel karena adanya beban keuangan selama konstruksi.
Di PT PAL merugi karena meningkatnya beban lain-lain hingga 3 kali lipat akibat kerugian nilai tukar dan kerugian entitas asosiasi (PT GE Power Solution Indonesia).
Sementara pada Perum Bulog, Sri Mulyani menyebut bahwa terdapat kelebihan pengakuan pendapatan atas penyaluran Rastra.
"Seingga Bulog harus melakukan pembebanan koreksi pendapatan di tahun 2018," jelas Sri Mulyani.
Sementara, kerugian yang terjadi pada PT Sang Hyang Seri dan PT Pertani disebabkan karena inefisiensi bisnis, beban bunga, dan perubahan kebijakan pemerintah dalam mekanisme pengadaan benih.
Sementara pada PT Dirgantara merugi karena adanya pembatalan kontrak dan order yang tidak mencapai target dan pada PT Dok Kodja Bahari merugi karena beban administrasi dan umum yang terlalu tinggi yakni 58% dari pendapatan.
Oleh karena itu, Sri Mulyani mengaku, pihaknya tengah melakukan konsolidasi bersama Kementerian BUMN untuk mengevaluasi kinerja BUMN yang merugi tersebut.
"Kalau dari sisi corporate government, kami akan duduk bersama [dengan Kementerian BUMN] untuk merancang perbaiki kinerja BUMN," ujarnya.
Kendati demikian, lanjut Sri Mulyani, pihaknya saat ini memberikan ruang terlebih dahulu kepada Menteri BUMN Erick Thorir dan jajarannya untuk melakukan evaluasi BUMN yang merugi tersebut.
"Menteri BUMN sekarang sedang lakukan evaluasi dengan dua wamennya. Mereka sedang menjalankan itu nanti kami liat, bagaimana bentuk policy yang dibutuhkan BUMN tersebut," ucapnya.
Adapun alokasi PMN yang disalurkan oleh Kementerian Keuangan selama 2015-2019 di antaranya, pada 2015 alokasi PMN sebesar Rp 65,6 triliun. Di 2016 sebesar Rp 51,9 triliun.
Pada 2017 turun drastis menjadi hanya Rp 9,2 triliun dan pada 2018 Rp 3,6 trilun. Sementara pada 2019 PMN oleh Kemenkeu naik lagi menjadi Rp 20,3 triliun.
Pada tahun 2015-2016, Sri Mulyani mengatakan PMN yang signifikan kepada BUMN dalam rangka mendukung dimulainya Program Nawa Cita Presiden Joko Widodo.
Kemudian pada 2017-2018, PMN kepada BUMN dialokasikan kepada PT KAI sebagai lanjutan untuk menyelesaikan proyek LRT.
"Pada tahun 2019, PMN kepada PT HK untuk proyek Tol Sumatera, PT PLN untuk pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, PT SMF KPR untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah, dan LPEI untuk pembiayaan Ekspor," jelas Sri Mulyani.
Untuk tahun 2020, Kemenkeu akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 18,7 triliun dalam penyertaan modal negara (PMN) kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
(sef/sef)
from CNBC Indonesia https://ift.tt/33F6jxW
via IFTTT
No comments:
Post a Comment