Perpres tersebut adalah landasan pengelolaan data untuk seluruh kementerian dan lembaga (K/L).
Salah satu tujuannya ialah terciptanya proses pengelolaan data yang akurat, komprehensif dan terintegrasi.Selain itu, kehadiran Perpres juga dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi instansi pemerintah dan masyarakat dalam mengakses data.
Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan, pemerintah memandang perlu adanya ketentuan yang mengatur mengenai satu data agar seluruh K/L tidak lagi memiliki data yang berbeda.
"Pak Presiden sudah mengeluarkan Perpres tentang satu data. Jadi, kita ini tidak boleh lagi masing-masing Kementerian/Lembaga mempunyai data yang berbeda-beda," kata Rudiantara, dalam keterangan resmi dikutip di laman Kominfo, Sabtu (20/7/2019).
Mantan Wakil Presiden Direktur PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SMGR) ini mengatakan seringkali ada kekeliruan dalam menyampaikan data yang berujung polemik di tengah-tengah masyarakat, contohnya terkait isu kebutuhan pokok.
Sebab itu, guna mengurangi kondisi tersebut, pemerintah memandang perlu untuk mengelola secara serius. "Contohnya beras, antara produksi beras dengan perdagangan beda (data), belum lagi dengan Bulog. Jadi, Itu pekerjaan besar dan sedang kita tata," lanjutnya.
Satu Data Indonesia merupakan kebijakan kelola Data Pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan. Satu Data Indonesia bisa diakses lewat link ini https://data.go.id/.
Portal ini berisi data-data dari pemerintah yang dapat diakses oleh semua orang. Deputi II Kepala Staf Kepresidenan, Yanuar Nugroho sebelumnya mengatakan gagasan ini muncul karena kebutuhan konkret pembangunan sebagai bahan akurasi dan update data pemerintah.
Ini dia 'google' ala pemerintah Indonesia.
[Gambas:Video CNBC]
(tas)
from CNBC Indonesia https://ift.tt/2JF4Now
via IFTTT
No comments:
Post a Comment