Salah satu agenda RUPSLB adalah pergantian pengurus perseroan. Namun, belum dipastikan apakah pergantian ini mencakup direksi atau hanya komisaris.
Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kementerian BUMN, Edwin Hidayat Abdullah, irit bicara mengenai hal ini. Namun, ia membenarkan ketika ditanya perkiraan RUPSLB itu berlangsung pada Agustus 2019.
"Iya tapi di tempat [kedeputian] saya enggak ada," ujarnya ketika ditemui di komplek Gedung DPR-RI, Kawasan Senayan, Jakarta, Selasa (16/7/2019).
Saat ditanya lebih detail, Edwin lebih banyak memberikan jawaban belum tahu. Yang jelas, dia akan meminta arahan lebih lanjut dari Menteri BUMN Rini Soemarno.
"Di deputi yang lain kali ya. Saya belum. Nanti kita lihat lah, saya belum ketemu lagi kan ibu [Rini Soemarno] dari luar negeri," tandasnya.
Kabar mengenai RUPSLB ini bermula dari informasi Sekretaris Jenderal Kementerian BUMN Imam A Putro kepada CNBC Indonesia dalam pesan singkatnya, Senin (15/7/2019) malam.
"Memang ada permintaan dari Kementerian BUMN untuk penyelenggaraan RUPSLB," ujar Imam.
Ia pun menyampaikan, tentunya proses RUPSLB tersebut harus dilakukan sesuai aturan main pasar modal, antara lain melalui publikasi di media. Imam menambahkan ada dua agenda yang diminta dalam RUPS, yakni penyampaian kegiatan usaha selama kuartal II-2019, dan perubahan susunan pengurus perseroan masing-masing BUMN.
Namun, sampai berita ini ditulis, Imam masih enggan berkomentar lebih lanjut mengenai detail dari RUPSLB dari BUMN tersebut. Sumber CNBC Indonesia, mengungkapkan jumlah BUMN yang diminta RUPSLB mencapai 20-25 BUMN dan belum terungkap apakah BUMN di Bursa Efek Indonesia masuk dalam agenda.
Hanya saja dalam agenda RUPS emiten bulan ini hingga Agustus mendatang, tercatat PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) yang akan menggelar RUPSLB pada 30 Agustus mendatang.
Secara terpisah, pengamat ekonomi dari INDEF (Institute For Development of Economics and Finance) Bhima Yudhistira mengungkapkan perombakan direksi BUMN ini penuh unsur politis yang dilakukan Menteri BUMN Rini Soemarno. Hal ini sebagian besar tak terkait dengan kinerja BUMN itu sendiri.
"Nantinya biarpun Menteri bukan Rini, posisi BUMN nantinya akan tetap loyal ke Rini Soemarno," kata Bhima.
"Jadi belum tentu soal kinerja direksi BUMN. Ini banyak motif politiknya," terang Bhima lagi.
Bhima menceritakan, Rini merupakan salah satu Menteri yang terancam posisinya. Pasalnya banyak ketidakberesan dari sisi pengelolaan BUMN. Hal yang cukup fatal terakhir bagi Rini Soemarno adalah kasus Garuda Indonesia. Bhima memandang Rini Soemarno memang masuk daftar teratas yang terancam diganti oleh Presiden Jokowi.
Pidato Jokowi bikin saham emiten BUMN karya melonjak.
from CNBC Indonesia https://ift.tt/2JEr5XP
via IFTTT
No comments:
Post a Comment