Panggil Direksi PLN, DPR: Sangat Wajar Jokowi Marah dan Kesal

Jakarta, CNBC Indonesia - Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia akan menggelar rapat kerja dengan jajaran direksi PT PLN (Persero) pada Selasa (6/8/2019). Rapat bertujuan membahas peristiwa listrik padam massal sepanjang Minggu (4/8/2019).

Rapat juga digelar selepas kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke kantor pusat PLN, kemarin. Dalam kesempatan itu, Jokowi tampak marah dan kesal serta meminta agar peristiwa serupa tak terulang lagi.

"Sikap marah dan kesal dari Pak Jokowi itu sangat wajar, sangat wajar. Dan saya bisa memaklumi karena pemadaman listrik ini, menurut saya, kejadiannya luar biasa dan sungguh di luar nalar akal sehat kita," ujar Anggota Komisi VII DPR Abdul Kadir Karding kepada wartawan, Senin (5/8/2019) malam, seperti dikutip detik.com.

"Maksud saya sungguh prihatin, karena sesungguhnya tidak perlu terjadi kalau manajemen memiliki apa yang disebut rencana jangka panjang dan rencana antisipasi terhadap hal yang mungkin terjadi," kata dia.

Menurut Karding, listrik merupakan kebutuhan yang sangat vital dan penting bagi masyarakat dan negara. Oleh karena itu, dalam manajemen kelistrikan nasional, tidak boleh ada celah sehingga terjadi pemadaman listrik massal.

Foto: Infografis/Jokowi Kesal, PLN tak Bisa Kerja Cepat/Edward Ricardo



"Apalagi terjadi di ibu kota negara, di Jawa, tempat basis kegiatan perekonomian, pusat kegiatan sosial kita berada. Ini pernah terjadi, beberapa kali terjadi baik di Indonesia tahun 2005 misalnya, beberapa kali bahkan, di negara-negara lain pernah terjadi. Harusnya bisa diantisipasi," katanya.

"Jadi kita bisa belajar, kita bisa menyiapkan sumber daya teknologi dan sistem manajemen yang baik agar itu tidak terjadi," lanjut politikus PKB ini.

Dalam kunjungan sehari sebelumnya, Jokowi bertanya kepada PT PLN (Persero) perihal listrik yang padam massal di sebagian Pulau Jawa pada Minggu (4/8/2019). Jokowi menanyakan apakah kejadian ini tidak dikalkulasi.

"Pertanyaan saya, Bapak-Ibu semuanya ini kan orang pinter-pinter, apalagi urusan listrik, dan sudah bertahun-tahun. Apakah tidak dihitung, apakah tidak dikalkulasi kalau akan ada kejadian-kejadian, sehingga kita tahu sebelumnya," kata Jokowi.

"Kok tahu-tahu drop itu? Artinya pekerjaan yang ada tidak dihitung, tidak dikalkulasi. Dan itu betul-betul merugikan kita semuanya," ujarnya.

[Gambas:Video CNBC] (miq/miq)

Let's block ads! (Why?)

from CNBC Indonesia https://ift.tt/2KqjgE6
via IFTTT