Sebagai latar belakang, Bank Sentral China (People Bank of China/PBOC) pada hari Senin (5/8/2019) menetapkan nilai tengah kurs yuan sebesar CNY 6,922/US$ yang merupakan terendah sejak 3 Desember 2018. Sementara pada akhir perdagangan kemarin kurs yuan ditutup pada level CNY 7,03/US$ yang merupakan posisi paling lemah sejak Maret 2008.
Di China, Bank Sentral memang punya wewenang untuk menentukan nilai tengah mata uang, sehingga perubahan kurs tidak murni digerakkan oleh mekanisme pasar. Selain itu ada pula batas pergerakan mata uang harian sebesar plus-minus 2%.
China melakukan itu dengan satu tujuan, yaitu menggenjot kinerja ekspor. Pasalnya, perang dagang China dengan Amerika Serikat (AS) akan memiliki dampak negatif terhadap ekspor Negeri Panda.
Terlebih, perang dagang AS-China telah resmi tereskalasi satu tingkat pada bulan Mei 2019. Kala itu, Presiden AS, Donald Trump, menaikkan bea impor produk China senilai US$ 200 miliar menjadi 25% (dari yang semula 10%). China membalas dengan memberikan bea impor tambahan antara 5-25% atas produk AS senilai US$ 60 miliar.
Tarif yang besar atas produk China sudah tentu membuat importir di AS mengurangi volume pembelian. Parahnya, AS merupakan tujuan ekspor terbesar China.
Dari total nilai ekspor China yang mencapai US$ 2,4 triliun di tahun 2018, US$ 479,7 miliar atau 19,2% di antaranya datang dari AS. Sementara Hong Kong menjadi tujuan ekspor terbesar kedua dengan nilai mencapai US$ 302 miliar di tahun 2018.
Itu artinya, saat impor barang China di AS turun karena adanya kenaikan tarif, akan ada banyak barang-barang yang menumpuk di pabrik-pabrik Negeri Tirai Bambu.
Lantas barang-barang tersebut mau dikemanakan? Dibuang sayang, mending dijual murah ke pembeli lain.
Itulah yang tampaknya berniat dilakukan oleh China. Dengan melemahkan nilai tukar yuan, maka importir bisa mendapatkan barang dengan harga yang relatif murah.
Impor Murah, Impor Mudah
Berbeda dengan tarif eksklusif yang diterapkan AS terhadap China, dampak pelemahan yuan dapat dirasakan oleh semua negara. Dengan begitu, akan ada banyak importir dari seluruh penjuru dunia yang bisa memanfaatkan 'harga murah' produk China, termasuk Indonesia.
Kondisi ini tentu sangat berbahaya. Terlebih, saat ini mendapatkan barang impor sangat mudah. Dengan kemudahan teknologi yang didukung internet, konsumen akhir dapat dengan mudahnya mendapatkan barang langsung dari luar negeri, tanpa melewati jasa importir yang rumit.
Contohnya di beberapa platform e-commerce yang beroperasi di Indonesia, seperti Blanja.com, di mana konsumen dapat membeli barang secara eceran yang langsung dikirim dari China. Bahkan untuk beberapa barang mendapatkan gratis ongkos kirim.
Blanja.com diketahui merupakan platform e-commerce milik PT Telkom Indonesia Tbk yang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Blanja.com bekerja sama dengan ebay untuk melancarkan proses jual beli barang dari luar negeri.
 Sumber: Blanja.com |
Dulu tidak demikian, sulit bagi konsumen untuk belanja barang dari luar negeri. Seringkali yang melakukan impor adalah pedagang besar yang selanjutnya menjual secara eceran di dalam negeri. Proses ini tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang karena harus ada dokumen-dokumen dan perizinan.
Bagi konsumen perorangan bisa menggunakan fasilitas bebas masuk untuk barang dari China asal harga barang tidak lebih dari US$75 dalam satu hari. Kebijakan ini berlaku sejak September 2018. Artinya, konsumen yang membeli barang senilai kurang dari US$ 75 (Rp 1.072.500; asumsi kurs Rp 14.300/US$) tidak akan dikenakan pajak.
Kombinasi antara kemudahan, bebas pajak, dan harga murah (akibat pelemahan kurs yuan) akan semakin mendorong minat konsumen untuk belanja barang-barang langsung dari China.
Re-Seller Merajalela
Selain dari sisi konsumen, pelaku usaha digital saat ini juga akan memiliki andil menambah deras aliran impor barang China.
Berdasarkan riset konsultan McKinsey yang dikutip dari Katadata Insight Center, ada 4,5 juta pedagang yang aktif bertransaksi secara online. Disebutkan bahwa 99% di antaranya merupakan pengusaha mikro dengan pendapatan kurang dari Rp 300 juta/tahun.
Nah, yang menjadi perhatian adalah hanya 600 ribu pedagang saja yang menjual produk sendiri. Sementara 3,9 juta pedagang hanya merupakan distributor atau kerap disebut re-seller.
Model bisnis re-seller cukup sederhana. Beli produk dengan harga lebih murah, kemudian menjual kembali dengan lebih mahal. Hampir tidak ada semangat penciptaan nilai tambah (added value) produk pada model bisnis ini. Murni hanya mengharap selisih harga jual.
Kala seorang re-seller dihadapkan pada dua barang dengan kualitas sejenis, tentu akan memilih yang lebih murah. Seringkali tidak memperhatikan faktor asal barang tersebut.
Alhasil barang China yang lebih murah akan semakin menarik untuk bisnis para re-seller. Impor yang kian mudah turut membantu pada re-seller ini memborong barang-barang China langsung dari kandangnya.
Ancaman Industri Dalam Negeri
Kekhawatiran akan derasnya aliran barang impor murah bukan tanpa alasan. Aliran deras produk impor China tidak hanya akan membebani transaksi berjalan, namun juga membuat industri manufaktur dalam negeri semakin tertekan.
Sayangnya, kondisi industri manufaktur dalam negeri sedang tidak dalam kondisi prima. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan industri manufaktur pada kuartal II-2019 hanya sebesar 3,45% secara tahunan (year-on-year/YoY) yang mana jauh lebih kecil daripada total pertumbuhan ekonomi yang sebesar 5,05% YoY.
 Sumber: Badan Pusat Statistik |
Pertumbuhan manufaktur tersebut juga merupakan yang paling kecil sejak kuartal II-2017 atau dua tahun lalu.
Tanpa adanya stimulus yang diberikan oleh pemerintah, akan semakin sulit bagi industri manufaktur dalam negeri (khususnya yang berorientasi domestik) untuk bersaing dengan produk-produk China.
TIM RISET CNBC INDONESIA
(taa/roy)
from CNBC Indonesia https://ift.tt/2ZHPktx
via IFTTT
No comments:
Post a Comment