Berkaitan dengan pelantikan DPR periode baru, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah menyampaikan keinginan yang berkaitan dengan perekonomian dalam negeri. Hal ini dikemukakan Jokowi saat menyampaikan sambutan di depan ratusan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) dalam acara Musyawarah Nasional HIPMI di Hotel Sultan, Jakarta.
"Setelah pelantikan DPR yang baru, kita akan ajukan banyak sekalo revisi UU. Kemarin sudah kita hitung ada 74 UU yang kita minta revisi," kata Jokowi pekan lalu.
Kepala negara menegaskan tak lagi mau ambil pusing terhadap masalah-masalah yang selama ini membuat Indonesia tertinggal dari negara lain hanya karena peraturan perundang-undangan yang berbelit.
"Kita minta revisi agar kecepatan, bergerak, bersang dengan negara lain," kata bekas Gubernur DKI Jakarta itu.
Jokowi lantas menyinggung rencana pemerintah mengeluarkan sebuah payung hukum sakti bernama Omnimbus Law, yang memungkinkan pemerintah membatalkan sejumlau ketentuan dalam UU.
Konsep Omnimbus Law adalah suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat secara lalu lintas undang-undang sektoral untuk mencabut berbagai ketentuan dari sektor-sektor tersebut. Aturan ini dianggap cara paling efektif mengatasi soal izin.
"Nanti akan kita mintakam yang namanya Omnimbus Law, sehingga kecepatan betul-betul ada di daya saing ekonomi kita," tegasnya.
(miq/miq)
from CNBC Indonesia https://ift.tt/2nhh2iG
via IFTTT
No comments:
Post a Comment