Luky mengatakan, rasio utang pemerintah saat ini masih terjaga pada kisaran 30% terhadap PDB. Artinya, angka itu masih di bawah batas maksimum rasio utang terhadap PDB sebesar 60% yang diatur di Undang-undang Keuangan Negara.
Luky pun mengklaim bahwa rasio utang di Indonesia saat ini tergolong terjaga, bahkan lebih rendah dibanding dengan negara emerging lainnya. Seperti Jepang, Malaysia, dan Thailand.
Di mana kata dia, rasio utang Jepang sebesar 260% terhadap PDB, Sementara Malaysian dan Thailand masing-masing 42% terhadap PDB.
"Kita terjaga, mampu bayar. Juni kemarin SnP, percaya kemampuan utang membayar Indonesia. Utang kita paling penting untuk yang sifatnya produktif. Itu yang ditonjolkan," ujar Luky dalam wawancara dengan CNBC Indonesia, Jumat (27/9/2019).
Lebih lanjut, Luky mengatakan bahwa pihaknya juga selalu membatasi institusi, baik itu lembaga keuangan atau BUMN, agar tidak jor-joran melakukan pinjaman atau utang, baik pinjaman yang bilateral atau pun multilateral.
"Mereka ada batasan. Mereka juga punya banyak persyaratan kalau [melakukan pinjaman] yang multilateral. Ada batasan juga. Jadi, kita tak bisa jor-joran [pinjam] ke ADB [Asian Development Bank]," kata Luky melanjutkan.
Sementara dalam melakukan utang bilateral, yang apalagi sering dikaitkan dengan politik, pemerintah juga lebih memilih untuk mengikuti mekanisme pasar. Caranya, kata Luky dengan mengelola portofolio dan mitigasi risiko.
"Berapa porsi pinjaman dan berapa penerbitan obligasi, dan Surat Berharga Negara [SBN]. Berapa valas, dan sukuk, ritel dan juga institusi," ungkapnya.
"Untuk bagaimana kita nggak bilang krisis, tapi kita siapkan payung. Bonds stabilization frame work. Siapkan skema, seandainya hal tidak diinginkan terjadi, sudah tau apa yang akan dilakukan," ujarnya.
(dru)from CNBC Indonesia https://ift.tt/2lJBt7c
via IFTTT
No comments:
Post a Comment