Jakarta, CNBC Indonesia - Pelantikan Joko Widodo (Jokowi) sudah kian dekat. Pada siang hari ini, Minggu (20/10/2019), Jokowi akan dilantik dan resmi menjalani periode keduanya sebagai pemimpin tertinggi di republik ini, bersama dengan wakilnya yang baru yakni Ma'ruf Amin.
Menjelang pelantikan, salah satu isu yang paling ramai dibicarakan masyarakat adalah terkait dengan susunan kabinet yang akan membantu Jokowi mengarungi pemerintahan dalam 5 tahun ke depan.
Sejauh ini, ada banyak sekali isu yang berseliweran terkait dengan komposisi kabinet baru Jokowi. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) misalnya, disebut-sebut akan menjadi salah satu menteri dalam kabinet Jokowi-Ma'ruf.
Kemudian, Sandiaga Uno yang merupakan lawan dari Jokowi-Ma'ruf dalam kontestasi pemilihan presiden (Pilrpres) 2019 ikut disebut akan meramaikan kabinet Jokowi. Lebih lanjut, ada juga Nadiem Makarim selaku CEO Go-Jek yang dikabarkan kian dekat merapat ke Istana.
Namun, mari kita lupakan sejenak hiruk pikuk pemberitaan tentang nama-nama baru di kabinet Jokowi. Pasalnya, ada nama lama yang menurut Tim Riset CNBC Indonesia wajib dipertahankan oleh Jokowi, yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Seperti yang diketahui, sebelum kembali ke Indonesia karena diminta Jokowi untuk menjadi Menteri Keuangan lagi, Sri Mulyani sempat menjabat posisi yang sama di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Sosok menteri yang satu ini mungkin bisa dibilang memiliki CV yang paling komplit jika dibandingkan dengan koleganya di Kabinet Kerja (kabinet periode satu Jokowi).
Pada tahun 2019, majalah The Banker menobatkan Sri Mulyani sebagai menteri keuangan terbaik dunia. Di kawasan Asia Pasifik, bukan dua kali, namun tiga kali secara beruntun (2017-2019) Sri Mulyani menyabet gelar sebagai menteri keuangan terbaik dari FinanceAsia.
Sebelum membahas mengenai Sri Mulyani lebih jauh, patut diketahui bahwa posisi menteri keuangan merupakan salah satu posisi yang paling krusial bagi sebuah perekonomian, tak terkecuali Indonesia.
Maklum saja, menjadi menteri keuangan berarti menjadi arsitek keuangan dari sebuah negara. Optimalisasi dari setiap penerimaan yang dikumpulkan oleh pemerintah berada di tangan seorang menteri keuangan. Maju-tidaknya sebuah negara, sejahtera-tidak rakyatnya, akan sangat ditentukan oleh kebijakan yang diambil oleh seorang menteri keuangan.
Kembali ke Sri Mulyani yang sempat menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia, tak bisa dipungkiri bahwa dirinya merupakan sosok penghuni Kabinet Kerja yang paling banyak diterpa nyinyiran masyarakat.
Salah satu sorotan yang banyak diberikan masyarakat ke Sri Mulyani adalah terkait dengan utang. Maklum, tambahan utang pemerintah di era Jokowi terbilang pesat jika dibandingkan dengan era pemerintahan sebelumnya.
Pada periode satu Presiden SBY (2005-2009), tercatat tambahan utang pemerintah pusat adalah senilai Rp 291 triliun. Beralih ke periode satu Presiden Jokowi (2015-2019), tambahan utang pemerintah pusat meroket menjadi Rp 2.071 triliun.
Data untuk tahun 2019 yang digunakan barulah data hingga Agustus 2019. Dipastikan sampai akhir tahun 2019, tambahan utang di periode satu Jokowi akan semakin besar.
Nyinyiran ke arah Sri Mulyani tak hanya datang dari kalangan masyarakat biasa, namun juga politisi. Bahkan, Prabowo Subianto yang merupakan lawan dari Jokowi dalam kontestasi Pilpres 2014 dan 2019 sempat melabeli Sri Mulyani dengan julukan Menteri Pencetak Utang.
"Kalau menurut saya, jangan disebut lagi-lah ada Menteri Keuangan, mungkin Menteri Pencetak Utang. Bangga untuk utang, yang suruh bayar orang lain," ujar Prabowo pada Januari silam kala dirinya sedang bertarung dalam kontestasi Pilpres 2019.
Namun, justru besarnya tambahan utang tersebut yang membuat Tim Riset CNBC Indonesia mengapresiasi kinerja Sri Mulyani.
BERLANJUT KE HALAMAN 2 -> Tak Ada yang Tak Defisit
(ank/tas)
from CNBC Indonesia https://ift.tt/2W12yAK
via IFTTT
No comments:
Post a Comment