Apakah Keputusan Merampingkan Eselon III dan IV Sudah Tepat?

Jakarta, CNBC Indonesia - Fokus reformasi birokrasi kabinet Indonesia Maju akan dimulai dengan pemangkasan eselon yang dinilai terlalu buncit dan menghambat investasi. Pemangkasan eselon III dan IV dapat berdampak positif tetapi tetap harus dipertimbangkan secara matang.

"Eselonisasi harus disederhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta untuk disederhanakan menjadi 2 level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi," terang Jokowi saat pelantikan 20 Oktober lalu.

Saat ini, Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Tjahjo Kumolo tengah membenahi struktur eselon di kementerian sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pemangkasan eselon III dan IV diharapkan mampu menyederhanakan proses pengambilan keputusan sehingga birokrasi menjadi lebih efisien karena selama ini eselon III dan IV terlibat dalam pengambilan keputusan atau "berkuasa".


"Pengalaman saya eselon I dan II tidak berkuasa, eselon III-lah yang berkuasa. Eselon III yang ngutak-ngatik," imbuh Tjahjo.

Tujuan penyederhanaan eselon merupakan bagian dari reformasi untuk meningkatkan investasi. Selama ini Indonesia dikenal sebagai negara dengan birokrasi yang berbelit-belit.

Birokrasi masih jadi masalah utama yang dikeluhkan investor terutama investor asing saat mau menanamkan uangnya ke tanah air.

Menurut studi yang dilakukan oleh World Economic Forum, birokrasi pemerintah Indonesia yang tidak efisien menjadi masalah utama dalam menjalankan bisnis di Indonesia. 

Sumber : WEF

Bisa dibayangkan masalah birokrasi yang ribet ini membuat investor lebih memilih negara tetangga untuk berinvestasi. Ambil contoh Vietnam. 


Vietnam mencatatkan pertumbuhan Foreign Direct Investment (FDI) sebesar 74,16% sejak 2014-2018. Jauh lebih tinggi dibandingkan Indonesia yang hanya mencatatkan pertumbuhan sebesar 16,79%

Menurut penelusuran Tim Riset CNBC Indonesia, kalau eselon III dan IV dipangkas maka akan ada 426.718 pejabat eselon III dan IV yang terkena dampak dari kebijakan ini.

Berdasarkan data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB), jumlah eselon III sebanyak 98.947, eselon IV 327.771.

Let's block ads! (Why?)

from CNBC Indonesia https://ift.tt/32KXKkL
via IFTTT