Ditemui seusai rapat, Darmin menjawab pertanyaan apakah akan ada paket kebijakan baru lagi ke depannya. Ini mengingat sudah ada 16 paket kebijakan ekonomi dalam kurun waktu empat tahun terakhir. Namun, Presiden Jokowi masih mengeluhkan proses investasi.
"Artinya tidak mesti melalui paket seperti itu bisa melalui penyempurnaan OSS. Karena OSS itu barangkali ada dua persoalan utama kementerian/lembaga belum membuat lembaga LPSE sebagaimana mestinya. Kalaupun dibuat, standarnya menurut kita tidak memenuhi," ujar Darmin.
Kemudian, lanjut dia, di tataran pemerintah daerah sudah ada pelayanan terpadu satu pintu (PTSP). Itu artinya semua perizinan investasi diproses di sana. Namun pada kenyataannya belum demikian.
"Sehingga pada waktu OSS, menghubungi satu pemda, itu PTSP nya tentu kita hubungi. PTSP nya ga bisa jawab. Nah, sedangkan menyiapkan langkah-langkah supaya perizinan di daerah itu benar-benar diserahkan ke PTSP," kata Darmin.
Saat menyampaikan pidato Visi Indonesia di Sentul, Jawa Barat, Minggu (14/7/2019) malam, Jokowi mengatakan Indonesia harus mengundang investasi yang seluas-luasnya dalam rangka membuka lapangan pekerjaan. Untuk itu, dia meminta semua pihak jangan ada yang alergi terhadap investasi. Sebab, dengan cara inilah lapangan pekerjaan akan terbuka sebesar-besarnya.
"Oleh sebab itu, yang menghambat investasi, semuanya harus dipangkas, baik perizinan yang lambat, berbelit-belit, apalagi ada punglinya! Hati-hati, ke depan saya pastikan akan saya kejar, saya kontrol, saya cek, dan saya hajar kalau diperlukan. Tidak ada lagi hambatan-hambatan investasi karena ini adalah kunci pembuka lapangan pekerjaan," ujar Jokowi.
 Foto: Visi Joko Widodo (REUTERS/Willy Kurniawan) |
Izin lambat
Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara selaku perwakilan kelompok kerja 3 memberikan penjelasan terkait industri-industri yang bisa didorong untuk meningkatkan ekspor. Misalnya tekstil, garmen, sepatu, alas kaki, otomotif hingga makanan-minuman.
Mirza mengatakan, BI juga melakukan survei terhadap dunia usaha. Survei dilakukan terkait tanggapan mereka terhadap paket-paket kebijakan.
"Hasil survei sih mengatakan bahwa isu seperti tenaga kerja masih isu utama. Isu percepatan perizinan, memperoleh izin, masih isu dominan," ujar Mirza kepada wartawan.
Menurut dia, survei juga menunjukkan perizinan di daerah lebih lambat ketimbang di pusat. Walaupun ada beberapa daerah yang sudah progresif, dalam artian perizinan sudah berlangsung lekas.
"Tetapi secara umum responden mengatakan perizinan masih jadi masalah utama dan perizinan daerah itu masih utama," kata Mirza.
(miq/miq)
from CNBC Indonesia https://ift.tt/2JHfC8E
via IFTTT
No comments:
Post a Comment