Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, mengaku, perbaikan ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Sidang Kabinet Paripurna di Bogor pada 18 Juli 2018 lalu. Saat itu, Jokowi menginstruksikan Kementerian PUPR untuk melakukan percepatan pembangunan dan rehabilitasi sebanyak 10.000 sekolah dan madrasah di seluruh Indonesia.
Rehabilitasi sekolah dan madrasah bertujuan untuk mendukung fokus pemerintah dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang unggul. Pasalnya, selama ini sejumlah proyek macet di kementerian lain, sehingga diambil alih Kementerian PUPR.
"Kapasitas membelanjakan uang negara harus terus ditingkatkan agar output yang diperoleh berkualitas," kata Basuki melalui keterangan resmi yang dikutip CNBC Indonesia, Rabu (14/8/2019).
Perbaikan tersebut dilelang dalam 324 paket pekerjaan bangunan sekolah dan 57 paket rehabilitasi madrasah untuk 195 madrasah. Hingga Agustus 2019 sebanyak 34 paket atau 616 sekolah telah terkontrak, 246 paket dalam proses lelang, dan sisanya 44 paket siap lelang.
Sementara untuk 57 paket renovasi Madrasah, sebanyak 6 paket telah terkontrak, 45 paket sedang proses lelang, dan sisanya 6 paket siap dilelangkan.
"Dengan tanggung jawab yang semakin besar tersebut, Kementerian PUPR harus mempertajam program dengan fokus pada belanja modal yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat," kata Basuki.
Proyek ini merupakan amanat dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pembangunan, Rehabilitasi, atau Renovasi Pasar Rakyat, Prasarana Perguruan Tinggi, dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Sebelumnya, pekerjaan-pekerjaan tersebut bukanlah ranah Kementerian PUPR.
Namun, Jokowi menilai kementerian/lembaga yang sebelumnya mengurus proyek tersebut amat lemah dalam menyerap anggaran sehingga kerap tak sesuai target. Karena itu, rehabilitasi sekolah dan madrasah diserahkan Kementerian PUPR melalui Pusat Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan, Olahraga dan Pasar (Pusat PSPPOP), Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya.
Kepala Pusat PSPPOP Ditjen Cipta Karya Iwan Suprijanto mengatakan, rehabilitasi sekolah dan madrasah dilakukan secara bertahap. Acuannya adalah tingkat kerusakan bangunan yang sesuai dengan kriteria.
Anggaran pembangunan sarana pendidikan, pasar dan sarana olahraga di Kementerian PUPR tahun 2019 adalah sebesar Rp 6,5 triliun. Dari nominal itu, Rp 3,8 triliun digunakan untuk rehabilitasi sekolah umum dan Rp 769,1 miliar untuk madrasah. Totalnya untuk rehabilitasi mencapai Rp 4,5 triliun lebih.
"Persiapan kegiatan pengembangan sarana prasarana pendidikan, olahraga, dan pasar tersebut dilakukan bukan hanya untuk kegiatan yang dilaksanakan sepanjang tahun 2019 saja, tetapi juga mempersiapkan perencanaan pelaksanaan kegiatan hingga tahun 2020 nantinya," kata Iwan.
Sekolah dan madrasah yang menjadi prioritas untuk ditangani adalah yang berada di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal), termasuk dalam kategori yang sesuai dengan Keputusan Menteri Desa Nomor 126 Tahun 2017 tentang Penetapan Desa Prioritas Sasaran Pembangunan Desa, PDT, dan Transmigrasi. (hoi/hoi)
from CNBC Indonesia https://ift.tt/2KAFwMQ
via IFTTT
No comments:
Post a Comment