Jakarta, CNBC Indonesia - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menciduk pejabat-pejabat di perusahaan pelat merah atau perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diduga terlibat dalam tindak korupsi.
Lantas bagaimana tanggapan Menteri Rini Soemarno terkait dengan hal ini?
"Loh jangan gitu dong. Anda ngomong-nya jangan BUMN. Kita bicara itu kan perorangan. Kita selalu menjunjung tinggi proses hukum," kata Rini bernada tinggi di Istana, Kamis (3/10/2019).
Menurut Rini, yang harus dilihat adalah personal. Dari awal BUMN, sambung Rini, ia mengaku sudah mengeluarkan surat keputusan yang mewajibkan bekerja dengan transparan.
"Ya kita kan selalu melakukan pengawasan. Tapi ya memang kita kerja sama dengan KPK. Kita bekerja sama dengan KPK dari awal. Membuat program-program supaya BUMN ini jelas rambunya," terang dia.
Menurut dia, tindak korupsi yang dilakukan bukan atas nama BUMN namun itu merupakan masalah dari perorangan. Sedang Kementerian BUMN menilai selalu menjunjung tinggi proses hukum.
"Masalahnya gini. Secara itu adalah perorangan. Anda bisa tahu nggak hati orang? Kita menganalisa seoptimal mungkin, kita lihat kemampuannya, kita lihat jejaknya yang kita anggap bagus," tegas dia.
Lebih jauh Rini mengatakan, ada sistem audit internal hingga Dewan Komisaris yang bisa turun langsung dan mempunyai fungsi pengawasan. BUMN, sambung Rini juga bekerja sama dengan KPK.
Lalu bagaimana dengan tanggapan Menko Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan yang juga 'dekat' dengan Presiden Joko Widodo? Mantan Kepala Staf Kepresidenan era 2014-2015 ini juga heran karena masih ada direksi BUMN yang berani untuk melakukan korupsi.
"Tanya saja dia [direksi terkait]. Sakit jiwa kali dia," kata Luhut di kantornya, Jakarta, Jumat (4/10/2019).
Sebelumnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, juga berkomentar soal masalah korupsi di BUMN. Menurut Sri Mulyani, mereka yang berani melakukan korupsi merupakan pengkhianat.
"Ini kan merupakan reputasi yang berat, buat mereka jujur, yang komitmen, itu [penyalahgunaan] merupakan sesuatu pengkhianatan kan. Jadi mereka [pejabat yang baik] merasa apa yang mereka lakukan dengan baik mudah sekali hancur reputasinya hanya karena banyak kejadian di antara BUMN, sehingga semua orang menganggap semuanya buruk," kata Sri Mulyani, Jumat (4/10/2019).
Beberapa waktu belakangan ini banyak terjadi penangkapan direksi BUMN oleh KPK. Dalam sepekan, lembaga antirasuah tersebut meringkus dua direktur utama BUMN, yang berada di bawah naungan Menteri BUMN Rini Soemarno.
Sebelumnya KPK meringkus Direktur Utama BUMN bidang perikanan, yakni Perusahaan Umum (Perum) Perindo. Kasusnya terkait suap kuota impor ikan jenis tertentu. Tak berapa lama, KPK melanjutkan dugaan perkara korupsi yang dilakukan antar-BUMN, yakni PT Angkasa Pura II dan PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Inti)
Sebab itu, Sri Mulyani mengimbau kepada seluruh jajaran direksi perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk meningkatkan integritas dan profesionalisme dalam mengelola BUMN yang notabene bagian dari keuangan negara yang dipisahkan.
Dengan demikian, katanya, penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan itu diharapkan bisa dicegah dan bukan menjadi sesuatu yang repetitif atau berulang dan menimbulkan persepsi seolah-olah semua institusi sama.
"Itu adalah sesuatu yang saya sebut selama ini, Kemenkeu pun kalau ada kejadian seperti itu saya nganggep itu suatu pengkhianatan. Karena kita juga melihat banyak profesional-profesional yang bener-bener komitmen, mereka yang ingin melakukan hal yang baik. Mereka juga ingin melakukan sesuai dengan apa yang mereka anggap menjunjung profesionalitas dan kejujuran," kata Sri Mulyani.
Dia mengatakan para profesional yang bekerja dengan baik tentu merasa sangat kecewa dengan beberapa kejadian penangkapan pejabat oleh aparat hukum, termasuk penangkapan oleh KPK.
"Dan mayoritas mereka ini yang pasti sangat kecewa dan tersakiti dengan adanya kejadian-kejadian seperti itu. Oleh karena itu, internal control memang harus disiapkan, corporate governance yang berdasarkan azas-azas transparansi akuntabilitas, check and balance itu seharusnya betul-betul ditingkatkan dan saya rasa mestinya kita belajarlah dari situasi," jelasnya.
Waduh KPK ciduk 3 direksi Perum Perindo
(tas/tas)from CNBC Indonesia https://ift.tt/2Im0wFF
via IFTTT
No comments:
Post a Comment