Rini Siap Rombak Direksi BUMN, Siapa Terkena Dampak Serius

Jakarta, CNBC Indonesia - Sebanyak lima perusahaan BUMN akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) secara simultan dan berurutan sejak 28 Agustus hingga 2 September mendatang.

Agenda RUPSLB ini sama, yakni evaluasi kinerja semester I-2019 dan perubahan susunan pengurus. Padahal,Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan instruksi khusus kepada menteri Kabinet Kerja dalam sidang kabinet paripurna Selasa pekan lalu (6/8/2019).

Instruksi Jokowi ini menegaskan bahwa 

menteri dilarang membuat suatu kebijakan strategis, minimal hingga Oktober 2019 atau sebelum periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Langkah ini pun mendapat kritikan dari beberapa pihak. Center of Reform on Economics atau CORE Indonesia menilai rencana perombakan manajemen lima perusahaan BUMN yang akan dilakukan oleh Menteri BUMN Rini Soemarno pada akhir Agustus ini dinilai akan membebani menteri BUMN yang akan menjabat selanjutnya.

Foto: Infografis/Larangan Jokowi untuk Para Menteri/Edward Ricardo

Hal ini berdampak dengan catatan jika menteri BUMN saat ini yang dijabat Rini Soemarno digantikan posisinya oleh calon menteri lain di periode kedua kepemimpinan Jokowi.
Direktur Riset CORE Indonesia Piter Abdullah Redjalam mengatakan tak etis dilakukan perubahan dalam manajemen BUMN yang sudah ada saat ini di masa transisi yang tinggal 2 bulan ke depan berlakunya periode kedua Jokowi bersama Wapres Ma'ruf Amin.

"Misal di [direksi] BUMN diganti, sedangkan Oktober ada yang baru [menteri BUMN yang baru] kalau Bu Rini tidak melanjutkan. Berarti kalau diganti menteri BUMN nanti akan sulit mengganti sesuai visi misi dia makanya dinilai membebani, makanya kalau transisi tidak boleh ada kebijakan strategis," kata Piter di kawasan Menteng, Jakarta, Selasa (13/8/2019).

Selain itu, tak dilakukannya pergantian manajemen di masa transisi ini dinilai untuk menghindarinya terlalu cepatnya pergantian pengurus BUMN selanjutnya.

"Perlu juga dihindari untuk melakukan penggantian yang terlalu cepat. Pergantian menteri masih akan ada 2 bulan lagi, apa alasan mendesak mengganti direksi BUMN saat ini? Jangan merusak tata kelola yang sudah ada saat ini. Kalau mungkin ya mungkin aja," tegas dia.

Namun demikian, dia menilai dalam rencana penggantian saat ini, Menteri BUMN tampaknya sudah melakukan komunikasi dengan Presiden Jokowi. Meski pada akhirnya Presiden mengeluarkan ultimatum bagi jajaran menterinya untuk tidak mengeluarkan kebijakan strategis hingga Oktober nanti.

Kelima BUMN yang akan menggelar RUPSLB itu yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk/(BMRI) yang akan menggelar RUPSLB pada 28 Agustus di Menara Mandiri, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk/BBTN pada 28 Agustus di Gedung Menara BTN, dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) pada 30 Agustus di Four Seasons Hotel.

Lainnya yakni PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk/BBNI pada 30 Agustus di Menara BNI dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk/BBRI yang akan menyelenggarakan RUPSLB pada 2 September dengan lokasi di kantor pusat BRI.

"Mata acara ini merupakan usulan Menteri BUMN [Rini Soemarno] sebagai pemegang saham, berdasarkan surat nomor S-726/MBU/S/07/2019 tanggal 9 Juli 2019 perihal permintaan penyelenggaraan RUPSLB," tulis pengumuman RUPSLB Bank Mandiri.

Piter menegaskan pergantian direksi atau komisaris BUMN ini sebetulnya tak begitu berpengaruh terhadap kinerja. Hal itu mengingat kinerja positif perbankan dinilai bukan diberikan oleh 'siapa' yang memimpin bank tersebut, namun sistem yang berlaku saat ini justru dinilai memberikan dampak positif untuk pertumbuhan bisnis dari bank-bank BUMN.

"Jadi kalau disimpulkan dengan sistem yang ada bank-bank BUKU IV bank BUMN sudah diuntungkan oleh sistem. Jadi tidak usah susah-susah jadi pengelola, tidak harus pinter banget," kata Piter.

Dia menilai, hal ini lantaran di bank-bank besar saat ini sudah didukung dengan sistem internal yang sudah terbangun. Belum lagi dengan cost of fund (beban bunga) bank saat ini yang dinilai sudah sangat menguntungkan bagi kinerja perbankan.

Di sisi lain, parlemen pun menyoroti langkah Menteri BUMN Rini Soemarno. Anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno mengatakan parlemen bakal menyoroti kemungkinan munculnya sikap tak profesionalis dalam pergantian direksi di perusahaan BUMN ini.

"Kami akan monitor terus, kalau ada pergantian apakah hanya karena hengki-pengki atau hanya hal-hal yang sifatnya tidak profesional, nanti akan kami soroti dan kami akan memberikan kritik baik sebagai partai politik atau pun dewan," kata Hendrawan.

Ini kata Moeldoko soal langkah Rini 'langgar' perintah Jokowi.

(tas/sef)

Let's block ads! (Why?)

from CNBC Indonesia https://ift.tt/2MheyMm
via IFTTT